Hukum Pemilu Menurut Syariat Islam | Metamorphoses For Life A Better

Abstract.

General Election in Islamic Law. This article discuss the implementating general election in Islamic law, both the legislative elections, elections of regional heads and presidential elections. Indonesian elections in accordance with the mechanism of the western democracies, so that the election is the only way in choosing representatives and leaders. In the Islamic view of the elections is not the only way but one of the ways to choose a government or leader. Elections according to the Islamic view of the law may permissible, but must be in accordance with the implementation of sharia, not using a mechanical cause many western democracies not helpful.

Abstract: general election, Islamic law, democracy

Abstrak. Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam. Tulisan ini menjelaskan tentang pelaksanaan pemilihan umum menurut hukum Islam, baik pemilu legislatif, kepala daerah maupun presiden. Pelaksanaan pemilu di Indonesia sesuai dengan mekanisme demokrasi Barat sehingga pemilu merupakan satu-satunya cara dalam memilih wakil rakyatmaupun pemimpin. Dalam pandangan Islam, pemilu bukan merupakan satu-satunya cara tetapi salah satu cara yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Pemilu menurut pandangan Islam hukumnya boleh atau mubah, tetapi pelaksanaannya harus sesuai ketentuan syariah, tidak menggunakan mekanisme demokrasi Barat yangbanyak menimbulkan kemudaratan.

Pendahuluan

Pemilihan umum, yang kemudian dikenal dengan pemilu, dalam demokrasi Barat merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, sehingga apa pun alasannya agar hak-hak rakyat dapat disalurkan maka pemilulah yang harus diselenggarakan. Hiruk pikuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu kepala daerah, legislatif maupun presiden dan wakil presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik.

Perdebatan panjang mengenai RUU pemilihan kepala daerah yang kemudian hasil sidang paripurna DPR mengesahkan pemilihan kepada daerah melalui DPRD juga merupakan alasan dalam rangka untuk meng-implementasikan kedaulatan rakyat yang dimaksud. Oleh karena pelaksanaan pemilu tersebut merupakan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. Pemilu selain implementasi dari kedaulatan rakyat, juga pemilu dilaksanakan sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia, juga pemilu dilaksanakan sebagai penggantian pejabat negara secara teratur. Akan tetapi, setiap pemilu yang diselenggarakan selalu menimbulkan masalah, dan terjadi sengketa antara peserta pemilu maupun dengan penyelenggara pemilu.

Pemilu yang diselenggarakan membutuhkan biaya yang sangat mahal, baik biaya sosial maupun dana yang berasal dari anggaran negara/daerah. Konflik yang terjadi setelah pemilu dilaksanakan, karena ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh. Wakil-wakil rakyat yang terpilih juga belum tentu menghasilkan wakil yang membawa amanah, justru wakil yang dipilih adalah para koruptor, baik anggota legislatif maupun kepala daerah. Apabila melihat realita demikian, maka pemilu yang dilaksanakan di Indonesia banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat yang diperoleh.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.

Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau fukaha dalam hal praktek pemilu, khususnya yang dipraktekkan di Indonesia maupun di dunia lain. Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (uslûb), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib

1. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: “Agama itu nasihat. “Kami bertanya: “Untuk siapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum muslim) ”. (HR Muslim dari Tamîm al-Dârî).

Hadits tersebut menunjukkan agar umat dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt., termasuk dalam melaksanakan pemilu. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (QS. Qâf [50]: 16-18).

Allah Swt. telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima

atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana Sabda Nabi SAW. ''bahwa siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat maka perbuatan itu akan tertolak.'' (H.r. Muslim).

Begitu juga dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, harus dilihat apakah sudah sesuaidengan syariat atau belum. Hakikat Kedaulatan Rakyat Berbicara kedaulatan rakyat berarti membicarakan tentang kekuasaan yang tertinggi ada pada rakyat sebagaimana dikemukakan diatas. Untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat maka harus dilaksanakan dengan pemilihan. Pemilihan semacam ini sebagai wujud dari demokrasi perwakilan yang dikenal selama ini, karena tidak mungkin semua rakyat dapat memimpin sehingga perlunya perwakilan umat/rakyat sebagai aspirasi rakyat. Kata ”kedaulatan” berasal dari bahasa Arab, yaitu dawlah atau dûlah, dalam kamus al-Zurjawî dikatakan bahwa secara harfiah dûlah atau dawlah berarti ”putaran atau giliran”.

2. Kata dawlah memiliki dua bentuk yaitu Pertama, dûlatan yang berarti beredar. Istilah ini dihubungkan dengan adanya larangan peredaran kekayaan hanya di antara orang kaya. Kedua, nudâwiluhâ yang berarti mempergantikan. Istilah ini berkaitan dengan adanya penegasan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang harus digilirkan di antara umat

3. Menurut sejarah peradaban Islam, kata dawlah dipergunakan untuk menunjuk pada pengertian rezim kekuasaan, seperti Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani ’Abbasiyyah

4. Masdar Farid Mas’udi menyatakan: Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (sovereignty) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas (muqayyad), relatif (nisbî) dan ada yang tidak terbatas (ghayr muqayaad) atau mutlak (absolut). Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya milik Allah Swt., untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani (qalb) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya

5. Makna kedaulatan dapat ditemukan dalam Alquran antara lain Q.s. Âli ’Imrân [3]: 26 yang artinya ”Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai 2 Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Alvabet, 2010), h. 46.3 Jimly Asshiddiqie, “Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat”, dalamBung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Editor: Sri Edi Swasono,(Jakarta: Yayasan Bung Hatta, 2002), h. 87. 4 Jimly Asshiddiqie, Islam dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. Pertama, h. 87.5 Masdar Farid Mas’udi,Syarah Konstitusi UUD 1945 , h. 47.61 Sodikin: Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam kerajaan...”

6. Dalam tafsir dan kajian yang lain terhadap ayat tersebut ada pula yang menerjemahkan sebagai ”Katakanlah Hai Tuhan Yang memiliki (sekalian) Kekuasaan,...”

7. Ada juga yang mengartikan ”Ia, Allah Tuhan yang berdaulat...”

8. Selanjutnya kata ”rakyat” diartikan dengan segenap penduduk suatu negara (sebagai imbangan pemerintahan)

9. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan people, sedangkan dalam bahasa Arab dijumpai kata ra’iyyah yang mengacu pada pengertian masyarakat (rakyat). Pada dasarnya setiap negara akhirnya akan berbicara tentang rakyat, dan rakyat pada suatu negara adalah pemegang kekuasaan, artinya rakyat menjadi sumber kekuasaan dalam arti relatif. Moh. Hatta menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rayat yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat. Dengan sendirinya di kemudian hari pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah jatuh ke tangan pemimpin-pemimpin rakyat

10. Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Menurut ajaran ini, rakyat berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bagaimana rakyat diperintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Ajaran ini dipraktekkan pada negara-negara Barat yang bersifat individualistis karena menempatkan rakyat sebagai sesuatu yang tinggi, sehingga menurut mereka suara rakyat adalah suara Tuhan. Akan tetapi dalam ajaran Islam bukan berarti rakyat yang berkuasa, tetapi ada hak Allah yang harus didahulukan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan atau hukum harus sesuai syariat. Seorang tokoh dan intelektual muslim, yaitu Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa:

Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad

Kerajaan Saudi Arabia,

Al Qur’an dan Terjemahannya

, (Medina Al-

Munawwarah: Percetakan Raja Fahd, 1418), h. 79.

A. Hassan,

Al Furqon

(

Tafsir Al Qur’an

), (Jakarta: Tinta Mas,

1962), h. 103.

Salim Azzam,

Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam

(Bandung: Mizan, 1983), h. 80.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Kamus Besar Bahasa Indonesia

, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h. 722.

Mohammad Hatta,

Demokrasi Kita

, (Jakarta:Ghalia Indonesia,

1977), h. 89.

Karena rakyat atau umat itu selalu terdiri atas mausia-

manusia, dan karena manusia itu sebagai makhluk selalui

daif atau lemah (Allah menyatakan di dalam Alquran

insân dha’îf

yang artinya manusia itu lemah), maka

tentunya semua hasil atau produk daripada kedaulatan

rakyat/umat itu selalu pula tidak dapat dijamin

kebenarannya setiap waktu. Apalagi apabila ada ekses-

ekses atau

overacting

yang lucu-lucu, sehingga dengan

begitu tidak pula dapat dikatakan, bahwa kedaulatan

rakyat itu selalu mengandung kekuasaan yang mutlak/

absolut benar. Dan karena yang mutlak benar itu adalah

Allah, maka kedaulatan rakyat/umat itu, jika mau benar

dan baik haruslah disesuaikan dan diarahkan kepada

isi, maksud dan tujuan dari kedaulatan Allah, yang

berkekuasaan penuh sepenuh-penuhnya atau mutlak).

Menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemuka-

kan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah Yang

menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya

itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya

kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan

adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti

terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah

Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam Q.s. al-

zâb [33]: 36 yang dapat diartikan bahwa jika Allah

dan Rasul telah menetapkan suatu perkara (hukum),

maka seorang mukmin atau mukminat tidak boleh

menetapkan ketentuan lain menurut keinginannya

sendiri. Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin

dalam Q.s. al-A

zâb [33]: 36 tersebut menunjukkan

bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang

berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan,

tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa

yaitu Allah Swt. Di sini suara rakyat bukanlah suara

Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan

yang tidak sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik

hanya memiliki wewenang hukum untuk mem

buat

produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat.

Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah meng-

ekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Alquran

menegaskan bahwa manusia di bumi adalah

khilâfah

(pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi

dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh

karena itu dalam Islam, kedaulatan Tuhan merupakan

sumber dari segala kedaulatan.

Dalam pandangan Islam, kekuasaan yang dimiliki

umat Islam bukanlah hak bawaan mereka sendiri,

melainkan amanat dari Allah.

Demikian juga

Kasman Singodimedjo,

Masalah Kedaulatan

, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1978), h. 40.

Kasman Singodimedjo,

Masalah Kedaulatan

, h. 24.

Muhammad Asad, “Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya”,

dalam Salim Azzam (Editor),

Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan

Islam

, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: Mizan,

1983), Cetakan pertama, h. 80-81.

Ahkam:

Vol. XV, No. 1, Januari 2015

Muhammad A. Al-Buraey menyatakan bahwa:

Pemerintahan dan penguasa hanya untuk Allah dan

harus sesuai dengan syariat, tidak ada seorang pun atau

kelompok yang memiliki hak untuk mengingkari Tuhan,

kedaulatan hanya untuk Allah semata, legislasi juga

hanya untuk Allah, sehingga pemerintahan negara Islam

memperoleh keabsahannya hanya dengan melaksanakan

hukum-hukum Allah atau syariah-Nya.

Beberapa ayat Alquran yang menjadi dalil dan

landasan bahwa kedaulatan rakyat bersumber pada

hukum Allah adalah Q.s. Fâthir [35]: 16-17, Q.s. al-

Ma’ârij [70]: 40-41 dan Q.s. al-Furqôn [25]: 36-39

Dengan demikian, dipertegas oleh Kasman

Singodimedjo bahwa:

Mengenai kedaulatan rakyat atau kedaulatan ummat,

maka sesungguhnya rakyat atau umat itu tidak dapat

dikatakan berdaulat di dalam arti berkuasa penuh,

karena rakyat/ummat itu tetap saja terdiri atas manusia-

manusia yang sifatnya daif atau lemah sebagai makhluk.

Oleh karena rakyat atau umat tidak dapat berkuasa

sepenuhnya dan mereka merasa perlu untuk memilih

pemimpin di antara mereka secara bersama yang

kemudian diwakilkan kepada para wakilnya yang akan

duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun

di eksekutif. Wakil-wakil rakyat tersebut harus

menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang tentu

yang sesuai dengan syariat, yang berarti pemimpin

itu telah sungguh-sungguh hanya bertugas atas nama

rakyat/umat yang sejalan dengan kehendak Tuhan.

Dengan demikian, dikenallah pemilihan untuk

memilih wakil-wakil rakyat/umat di antara mereka.

Maka di dalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya

sudah mengenal metode atau cara untuk memilih

pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang

sekarang dikenal yaitu pemilihan umum sebagai

implementasi kedaulatan yang dimaksud menurut versi

demokrasi Barat.

Sejarah Pemilu dalam Peradaban Islam

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari

peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang

kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang

untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan.

Misalnya Baiat

al-Nuqabâ

’ (wakil-wakil suku), yaitu ketika

kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di ‘Aqabah. Saat itu,

Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian

dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang

Muhammad A. Al-Buraey,

Islam Landasan Alternatif Administrasi

Pembangunan

, Terjemahan Achmad Nashir Budiman, (Jakarta:

Rajawali Press, 1986), Cetakan Pertama, h. 157.

Kasman Singodimedjo,

Masalah Kedaulatan

,, h. 54.

dibutuhkan oleh kaum mereka.

Selanjutnya dalam kisah

utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada

Rasulullah Saw. dalam keadaan Muslim dan memberi

baiat. Ia memohon kepada Nabi Saw. agar mengembalikan

harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun

minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu

dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi

Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya

Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang

mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak

mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat

(diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar

oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan

umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai

makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu

rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang

mewakilinya.

Begitu juga periode sesudah Nabi Saw., yaitu pada

masa

al-Khulafâ’ al-Râsyidûn

. Pemilihan

al-Khulafâ’ al-

Râsyidûn

berbeda dengan metode pemilu yang dikenal

sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa

al-

Khulafâ’ al-Râsyidûn

dapat ditemui janji setia (baiat) dari

masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat)

dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan

baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan

dan peran rakyat dalam baiat khalifah.

Pada saat pemilihan Abû Bakr yang dilakukan di

balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang

terdiri atas lima orang selain Abû Bakr, yaitu ‘Umar

ibn al-Khaththâb, Abû Ubaydah ibn Jara

, Basyîr ibn

Sa’ad, Asid ibn Khudayr dan Sâlim, seorang budak Abû

Khudzayfah yang telah dimerdekakan.

Kelima orang

itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin

(suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-

masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda

dengan ‘Umar ibn al-Khaththâb yang terpilih tidak

melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abû

Bakr. Meskipun demikian, ‘Umar ibn al-Khaththâb

menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa

orang-orang berkata bahwa jika ‘Umar meninggal dunia

mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau

juga melarang bahwa barangsiapa membaiat seorang

pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap

tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang

mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus

Dikutip ulang oleh Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan

Politik

, (Jakarta: Gozian Press, 2013), Cetakan Pertama, h. 304-305.

Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

h. 304-305.

Munawir Sjadzali,

Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan

Pemikiran

, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 23.

Sodikin:

Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam

dibunuh.

Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan

umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme

musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan

pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin).

Riwayat selanjutnya adalah perbuatan ‘Abd al-Ra

mân

ibn ‘Awf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat

rakyat untuk menetapkan siapa yang laik menjadi

seorang khalifah setelah ‘Umar ibn al-Khaththâb wafat.

Diwirayatkan bahwa ‘Abd al-Ra

mân ibn ‘Awf selama

tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat

hingga mantap pilihan jatuh pada ‘Ustmân ibn ‘Affân. Saat

itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia

tidak bergeser pada Utsmân.

Riwayat ‘Abd al-Ra

mân

ibn ‘Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat

dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan

‘Alî ibn Abî Thâlib, dipilih melalui pemilihan, meskipun

banyak yang menentangnya. Pada saat ‘Alî ibn Abî Thâlib

terpilih, ‘Alî ibn Abî Thâlib menolak jika baiatnya hanya

sebagai baiat khusus dari

ahl al-

all wa al-‘aqdi

. ‘Alî ibn

Abî Thâlib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat

berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau.

Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena ada-

nya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan

baiat seorang pemimpin (khalifah).

Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat di-

gambarkan yaitu: (1) Kandungan proses pemilu berupa

keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat,

merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat

dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan,

maka baiat yang terjadi pada seluruh

al-Khulafâ’ al-

Râsyidûn

, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.

(2) Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada

rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat.

Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam

(kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat

oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di

Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam

sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut

adalah: (1)Menyerahkan urusan pemilihan kepala

negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya

pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini

tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah

Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh

ahl al-

Hadis riwayat al-Bukhârî,

Sha

al-Bukhârî, Bâb Rajm al-

ublâ

fî al-Zinâ Idzâ Ahshanat

, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung

Samuddin,

Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Panangan Haramnya

Umat Terlibat Pemilu dan Politik

, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 306.

Hadis riwayat al-Bukhârî,

Sha

al-Bukhârî,

, No. 6781.

Abû Ja’far al-Thabarî,

Târîkh al-Thabarî,

(Beirut: Dâr al-Fikr,

1997), h. 75.

Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

h. 308 – 309.

all wa al-‘aqdi

, kemudian diikuti oleh baiat seluruh

rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abû Bakr atau

keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara

langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka

sebagaimana terjadi pada baiat ‘Alî ibn Abî Thâlib. (2)

Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang

sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut

keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan

suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam

sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara

berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka mem-

berikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus

dari

ahl al-

all wa al-‘aqdi

terselenggara setelah me-

lalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa

mem

perhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari

ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang di-

kedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan

selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat

dan pandangan

ahl al-

all wa al-‘aqdi

dan bukan

pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini. (3)

Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk

mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal

persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam

sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan

memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk

memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh

ahl

al-

all wa al-‘aqdi

atau ikut serta (bersama

ahl al-

all

wa al-‘aqdi

) dalam memberikan baiat kepada seseorang

tertentu.

Perbedaan Sikap Ulama

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi

dua kelompok dengan pandangan yang berbeda.

Kelompok pertama, yaitu yang mengharamkan pemilu

sebagai

mana dipraktekkan sekarang ini. Menurut

kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai

dengan syariah. Karena pemilu hukumnya tidak

boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh

atau mempraktekkan metode pemilu dalam bentuk

seperti yang dipraktekkan hari ini

. Pendapat ini

dikemukakan oleh Mu

ammad ‘Abd Allâh al-Imâm,

mûd Syâkir,

âfizh Anwâr, al-Amîn al-

ajj dan

ammad ibn Sa’ad al-Ghâmidî. Ada beberapa

alasan bagi

kelompok ini untuk mengharamkan pemilu

sebagaimana dipraktekkan sekarang ini (khususnya

di Indonesia), seperti: (1) Pemilu yang dipraktekkan

sekarang ini tidak

dikenal dalam Islam karena tidak

ada dalil-dalilnya. (2) Pemilu

yang diselenggarakan

menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap

Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

h. 309 – 310.

Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

h. 311.

Ahkam:

Vol. XV, No. 1, Januari 2015

Allah Swt.,

penggunaan dana yang besar (pemborosan),

sikap fanatik terhadap kelompoknya sendiri,

jual beli

suara dan mengelabui pemilih sehingga pelaksanaan

pemilu banyak

menimbulkan kemudaratan daripada

manfaat. (3) Sistem pemilu legislatif dengan suara

mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam

Islam yang menjadi

ukuran adalah sebuah kebenaran

yang wajib diterima. (4) Tidak dipenuhi

syarat-syarat

orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang

ini

semua orang mempunyai hak yang sama untuk

dipilih. (5) Persamaan

hak untuk memilih (persamaan

mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-

masing)

sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam

Q.s.

al-Zumar [39]: 9 yang artinya “Adakah sama

orang-orang

yang mengetahui dengan orang-orang

yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang

yang

berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (6) Aturan

demokrasi yang

diambil dari Barat sehingga merupakan

aturan jahiliyah. (7) Dalam kenyataannya,

tujuan dari

pelaksanaan pemilu menghasilkan jabatan yang tidak

mencapai kebaikan

dan maslahat bagi masyarakat. (8)

Tidak adanya perbaikan yang signifikan

bagi kehidupan

umat manusia.

Kelompok kedua berpandangan menghalalkan

pemilu sebagaimana

dipraktekkan sekarang ini karena

masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok

ini

berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan

sekarang ini hukumnya halal, selama

metode pemilihan

sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh

mayoritas

ulama kontemporer, seperti Mu

ammad

Rasyîd Ridhâ, Abû al-A’lâ al-Mawdûdî, Yûsuf al-

Qaradhawî dan ‘Abd al-Qâdir Awdah. Ada beberapa

alasan atau dalil yang membolehkan pemilu seperti

sekarang ini, yaitu: (1) Inti sebenarnya dari baiat adalah

pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat

akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang

akan dibaiat, dan hal ini terwujud dalam pemilu hari

ini

. (2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat

Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu. (3)

Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran

dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan

batasan metode yang dengannya diketahui keridaan

itu. Pemilu termasuk salah satu metode aktual yang

digunakan untuk mengetahui keridaan rakyat.

Disamping itu, tidak ada dalil yang menunjukkan

pelarangan dan tidak pula yang membatasi metodenya

dengan sarana-sarana tertentu.

(4) Umatlah yang

‘Abd al-

âmid al-Anshârî,

al-‘Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa

al-Dimuqrathiyah

, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H), Cetakan ke-

1, h. 30 dan 324.

ammad A

mad Mufti,

Mafâhîm Siyâsah Syar’iyyah

(Amman: Dâr al-Basyîr, 1418 H), h. 50, lihat pula Munîr al-Bayâtî,

merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang

hakim atau kepala negara. Jika demikian, maka bagi

mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan

atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan

ahl al-

all

wa al-‘aqd

(5) Metode pengangkatan seorang khalifah

atau kepala negara termasuk dalam kategori ijtihadiyah.

Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu

metode tertentu, sebab ia berbeda menurut perbeda

tempat dan zaman. Dibolehkan menempuh metode

apa saja dalam pemilihan pemimpin selama tidak

ber

tentangan dengan nas-nas syarak.

(6) Pemilihan

umum merupakan metode aktual yang dengannya

dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan

obyektif. Mereka yang berbeda dengan metode ini tentu

tidak memiliki dalil yang sahih. Ketika mereka ingin

mengetahui tentang

ahl al-

all wa al-‘aqd

serta metode

dan batasan yang digunakan untuk zaman sekarang,

adakah cara selain metode pemilu? Bagaimana mereka

menjamin perpindahan kekuasaan serta mencegah

aturan-aturan politik dari kezaliman tanpa melalui

proses pemilu.

(7) Allah Swt. memuji kaum mukmin

yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah

kemunkaran sebagaimana dalam Q.s. Âli ‘Imrân [3]:

110 yang artinya: “Kamu adalah umat terbaik yang

dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang

makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman

kepada Allah”, dan Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 104 yang

artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan

umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada

yang makruf dan mencegah yang munkar. (8) Tidak

mungkin seluruh umat menegakkan kewajiban dan

tidak pula selain kewajiban

kifâ’î

. Hendaknya bagi

mereka mengambil asas perwakilan, yaitu manusia

menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka.

Masalah ini yang terjadi dan diwujudkan dalam pemilu

yang dipraktekkan saat ini untuk memilih perwakilan

rakyat kepada orang-orang yang akan menegakkan

kewajiban

kifâyah

tersebut.

Fatwa MUI tentang Haramnya Golput

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan

fatwa haram untuk golput atau tidak menggunakan

hak pilih pada saat pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan

pada tanggal 25 Januari 2009, ketika Majelis Ulama

al-Nizhâm al-Siyâsî al-Islâmî

, h. 178 dan 325.

Munîr al-Bayâtî,

al-Nizhâm al-Siyâsî al-Islâmî

, h. 322 dan 325.

Shalâ

al-Dîn Dabbûs,

Al-Khalîfah Tawliyatuh wa ‘Azluh

(Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-Jâmi’iyyah, t.t.), h. 243-244.

Dâwud al-Baz,

Al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyyah al-Niyâbiyyah

(Iskandariyah: Dâr al-Fikr al-Jâmi’î, 2004) h. 153 dan 326-327.

‘Abd al-Karîm Zaydan,

Makalah al-Dimuqratiyah wa Musyârakah

al-Muslim fî al-Intikhâbât, Majallah al-Majma’ al-Fiqh al-Islâmî

Râbithah al-‘Âlam al-Islâmî, Edisi X, 1426 H, h. 58-59 dan 327.

Sodikin:

Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam

Indonesia melakukan sidang Ijtima ke-III yang digelar

di Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan hasil

sidang yang dihadiri sekitar 750 orang ulama tersebut,

disepakati lima point penting, yaitu: (1) Pemilihan

umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk

memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat

ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan

aspirasi umat dan kepentingan bangsa. (2) Memilih

pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk me-

negakkan

imâmah

dan

imârah

dalam kehidupan

bersama. (3)

Imâmah

dan

imârah

dalam Islam meng-

hajatkan syarat sesuai dengan ketentuan agama agar

terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. (4)

Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa,

jujur (

siddîq

), terpercaya (

amânah

), aktif dan aspiratif

(

tablîgh

), mempunyai kemampuan (

fathânah

) dan

mem

per

juangkan kepentingan umat Islam hukumnya

adalah

wajib

. (5) Memilih pemimpin yang tidak me-

menuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam

butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal

ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah

haram.

Fatwa tersebut kemudian diikuti dua rekomendasi,

yaitu: (1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih

pemimpin dan wakil-wakilnya untuk mengemban

tugas

amar ma’rûf nahy munkar

. (2) Pemerintah dan

penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi

penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat

dapat meningkat sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, banyak

tanggapan

pro

dan

kontra

dari pelbagai kalangan. Ada

yang sependapat dengan fatwa MUI itu dengan alasan

agar ada wakil dari umat Islam yang duduk di DPR.

Selain itu, ada pula pendapat yang tidak setuju dengan

fatwa MUI tersebut karena golput berkaitan dengan

hak memilih, bukan wajib memilih. Disamping itu,

dengan keluarnya fatwa tersebut ada yang berpendapat

bahwa MUI membenarkan praktek pemilu sekarang ini

yang menimbulkan banyak kemudaratan. Mekanisme

pemilihan pemimpin sudah menyimpang dari nilai-

nilai syariah, bahkan dengan fatwa tersebut MUI telah

melanggengkan bobroknya sistem politik di Indonesia.

Fatwa tersebut sebenarnya sebagai salah satu upaya

dari MUI agar umat Islam memilih pemimpin yang

memenuhi kriteria

syar’i

, meskipun pelaksanaan pemilu

itu sendiri sudah sangat liberal dan menyimpang dari

ajaran hukum Islam. Oleh karena itu, maka wajar jika

banyak kalangan yang tidak mendukung adanya fatwa

dari MUI tersebut.

Hal ini, meskipun mekanisme dan sistem pe-

laksanaan pemilu yang belum sesuai dengan syariah,

tetapi setidaknya MUI telah memberikan peringatan

kepada umat tentang pentingnya pemilihan umum

untuk memilih perwakilan umat atau penguasa yang

amanah sesuai dengan tuntutan Rasulullah Saw.

Pemilihan umum di Indonesia yang merupakan praktek

ketatanegaraan yang harus diselenggarakan untuk

memilih pemimpin maupun perwakilan rakyat di

lembaga perwakilan telah menimbulkan permasalahan.

Dengan demikian, MUI memberikan jalan keluar

(meskipun banyak juga yang tidak sependapat) agar

umat Islam tidak terjebak dalam permainan politik

yang dilakukan oleh kaum kafir yang tidak suka dengan

Islam yang kemudian merugikan umat Islam.

Apabila mencermati pendapat di atas dengan mem-

perhatikan pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan

di Indonesia, tentu dapat dilihat bahwa memilih wakil

rakyat untuk melakukan tugas sesuai syariah dan dalam

praktek ketatanegaraan berfungsi untuk melakukan

check and balance

atau

âsabah li al-

ukkâm

(mengoreksi penguasa), tentu saja hukumnya boleh.

Hal ini karena pemilih memilih atau memberikan

wakâlah

kepada wakilnya untuk melakukan tugasnya

diperbolehkan, mungkin juga hukumnya menjadi

wajib. Begitu juga wakil rakyat yang dipilih dengan tugas

membuat undang-undang dengan mekanisme yang

dibenarkan dalam syariah, sehingga undang-undang

yang lahir dari parlemen merupakan undang-undang

yang dibenarkan oleh Islam. Mekanisme pembuatan

undang-undang tidak didasarkan pada suara mayoritas,

tetapi didasarkan pada pertimbangan dalil atau karena

perintah wahyu. Berarti di sini suara rakyat bukanlah

suara Tuhan, tetapi suara Tuhan-lah yang mengatur

kehidupan umat manusia (rakyat).

Dalam hal mencermati rancangan undang-undang

pemilihan kepala daerah yang baru saja disahkan oleh

DPR, dengan opsi pemilihan kepada daerah melalui

DPRD, sebenarnya sebagai upaya mengembalikan kembali

proses demokrasi yang tidak individualistis. Pemilihan

kepala daerah melalui DPRD setidaknya sudah mendekati

kepada syariah, karena tidak mengorbankan rakyat banyak

dengan segala kemudaratan yang dapat ditekan sekecil

mungkin. Adapun rakyat yang mempunyai kedaulatan

dapat mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang ada di

DPRD untuk mewakili dalam memilih kepada daerah.

Hal ini juga dapat dikatakan demokratis menurut Islam

dan tidak harus melalui rakyat secara langsung.

Penutup

Pemilu yang dipraktekkan di Indonesia, khususnya,

dan di belahan dunia, pada umumnya, merupakan

praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan,

Ahkam:

Vol. XV, No. 1, Januari 2015

yang selain sebagai implementasi kedaulatan rakyat

juga berfungsi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan

memilih pemimpinnya. Akan tetapi apabila dikaji

secara mendalam, praktek pemilu menurut hukum

Islam sebenarnya sudah menyimpang dari ketentuan

syariah, meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa

wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya

apabila tidak memilih (golput).

Dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah

satu cara, bukan satu-satunya cara (

uslûb

) yang biasa

digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin.

Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai

uslûb

adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa

pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan

syariah. Dalam pemilu legislatif,

uslûb

itu digunakan

untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat

undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan

syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta

melakukan

checks and balancies

terhadap kekuasaan

lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara

dan kepala daerah,

uslûb

ini digunakan untuk memilih

orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan

Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam

kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan

telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan

tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi

yang sesuai dengan ketentuan syariah. []

Pustaka Acuan

A. Hassan,

Al Furqon

(

Tafsir Al Qur’an

), Jakarta: Tinta

Mas, 1962.

Al-Buraey, Muhammad A.,

Islam Landasan Alternatif

Administrasi Pembangunan

, Terjemahan Achmad

Nashir Budiman, Jakarta: Rajawali Press, 1986,

Cetakan Pertama.

Anshârî, al-, ‘Abd al-

âmid,

al-‘Âlam al-Islâmî bayna

al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah

, Cairo, Dâr al-Fikr al-

Islam, 1922 H, Cetakan ke-1.

Asad, Muhammad, “Pemerintahan Islam dan Asas-

Asasnya”, dalam Salim Azzam (Editor),

Beberapa

Pandangan Tentang Pemerintahan Islam

, terjemahan

Malikul Awwal dan Abu Jalil, Bandung: Mizan, 1983,

Cetakan pertama.

Asshiddiqie, Jimly, “Bung Hatta: Bapak Kedaulatan

Rakyat”, dalam

Bung Hatta Bapak Kedaulatan

Rakyat

, Editor: Sri Edi Swasono, Jakarta: Yayasan

Bung Hatta, 2002.

Asshiddiqie, Jimly,

Islam dan Kedaulatan Rakyat

Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. Pertama.

Azzam, Salim,

Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan

Islam

, Bandung: Mizan, 1983.

Bayâtî, al-, Munîr,

al-Nizhâm al-Siyâsî al-Islâmî

Baz, al-, Dâwud,

Al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyyah al-

Niyâbiyyah

, Iskandariyah: Dâr al-Fikr al-Jâmi’î,

2004.

Dabbûs, Shalâ

al-Dîn,

Al-Khalîfah Tawliyatuh wa

‘Azluh

, Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-

Jâmi’iyyah, t.t.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia,

Kamus Besar Bahasa Indonesia

, Jakarta:

Balai Pustaka, 1991.

Hatta, Mohammad,

Demokrasi Kita

, Jakarta:Ghalia

Indonesia, 1977.

Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah

dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia,

Al Qur’an

dan Terjemahannya

, Medina Al-Munawwarah:

Percetakan Raja Fahd, 1418.

Mas’udi, Masdar Farid,

Syarah Konstitusi UUD 1945

dalam Perspektif Islam

, Jakarta: Alvabet, 2010.

Mufti, Mu

ammad A

mad,

Mafâhîm Siyâsah

Syar’iyyah

, Amman: Dâr al-Basyîr, 1418 H.

Samuddin, Rapung,

Fiqih Demokrasi, Menguak

Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat

Pemilu dan Politik

, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Singodimedjo, Kasman,

Masalah Kedaulatan

, Jakarta: Abstract.

General Election in Islamic Law.

This article discuss the implementating general election in Islamic law,

both the legislative elections, elections of regional heads and presidential elections. Indonesian elections in accordance

with the mechanism of the western democracies, so that the election is the only way in choosing representatives and

leaders. In the Islamic view of the elections is not the only way but one of the ways to choose a government or leader.

Elections according to the Islamic view of the law may permissible, but must be in accordance with the implementation

of sharia, not using a mechanical cause many western democracies not helpful.

Abstract:

general election, Islamic law, democracy

Abstrak.

Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam.

Tulisan ini menjelaskan tentang pelaksanaan pemilihan umum

menurut hukum Islam, baik pemilu legislatif, kepala daerah maupun presiden. Pelaksanaan pemilu di Indonesia

sesuai dengan mekanisme demokrasi Barat sehingga pemilu merupakan satu-satunya cara dalam memilih wakil rakyat

maupun pemimpin. Dalam pandangan Islam, pemilu bukan merupakan satu-satunya cara tetapi salah satu cara yang

dilakukan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Pemilu menurut pandangan Islam hukumnya boleh atau

mubah, tetapi pelaksanaannya harus sesuai ketentuan syariah, tidak menggunakan mekanisme demokrasi Barat yang

banyak menimbulkan kemudaratan.

Kata kunci:

pemilihan umum, hukum Islam, demokrasi

Naskah diterima: 27 Februari 2015, direvisi: 25 November 2015,

disetujui untuk terbit: 4 Desember 2014.

Pendahuluan

Pemilihan umum, yang kemudian dikenal dengan

pemilu, dalam demokrasi Barat merupakan salah satu

implementasi dari kedaulatan rakyat, sehingga apa

pun alasannya agar hak-hak rakyat dapat disalurkan

maka pemilulah yang harus diselenggarakan. Hiruk

pikuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik

pemilu kepala daerah, legislatif maupun presiden dan

wakil presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk

memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu

praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik.

Perdebatan panjang mengenai RUU pemilihan kepala

daerah yang kemudian hasil sidang paripurna DPR

mengesahkan pemilihan kepada daerah melalui DPRD

juga merupakan alasan dalam rangka untuk meng-

implementasikan kedaulatan rakyat yang dimaksud.

Oleh karena pelaksanaan pemilu tersebut merupa-

kan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka

pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan yang

harus dilaksanakan. Pemilu selain implementasi dari

kedaulatan rakyat, juga pemilu dilaksanakan se

bagai

pemenuhan hak-hak asasi manusia, juga pemilu di-

laksanakan sebagai penggantian pejabat negara secara

teratur. Akan tetapi, setiap pemilu yang diselenggara-

kan selalu menimbulkan masalah, dan terjadi sengketa

antara peserta pemilu maupun dengan penyelenggara

pemilu. Pemilu yang diselenggarakan membutuhkan

biaya yang sangat mahal, baik biaya sosial maupun dana

yang berasal dari anggaran negara/daerah. Konflik yang

terjadi setelah pemilu dilaksanakan, karena ada pihak

yang merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh.

Wakil-wakil rakyat yang terpilih juga belum tentu

menghasilkan wakil yang membawa amanah, justru

wakil yang dipilih adalah para koruptor, baik anggota

legislatif maupun kepala daerah. Apabila melihat realita

demikian, maka pemilu yang dilaksanakan di Indonesia

banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat yang

diperoleh.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan

agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupan

nya,

termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih

pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak

Ahkam:

Vol. XV, No. 1, Januari 2015

memberikan batasan untuk memilih metode tertentu

dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal

ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai

tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (

araj

)

bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat

memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah

maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang

sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu

selama tidak keluar dari batas syariat.

Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara

ulama atau fukaha dalam hal praktek pemilu, khususnya

yang dipraktekkan di Indonesia maupun di dunia lain.

Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu,

bukan satu-satunya cara (

uslûb

), yang bisa digunakan

untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis

perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah

satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu

ini tidak wajib

. Menurut pendapat ini tentu saja

perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam

memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat

yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih

penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak

menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam

memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah Saw

bersabda: “

Agama itu nasihat. “Kami bertanya: “Untuk

siapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Untuk Allah,

Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin

dan mereka semuanya (kaum muslim)

”. (H.r. Muslim

dari Tamîm al-Dârî).

Hadits tersebut menunjukkan agar umat dalam

setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di

hadapan Allah Swt., termasuk dalam melaksanakan

pemilu. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia

dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami

lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (yaitu)

ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang

satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di

sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya,

melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang

selalu hadir. (Q.s. Qâf [50]: 16-18)

Allah Swt. telah menurunkan syariat untuk meng

atur

kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima

atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan

dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka

akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka

akan ditolak, sebagaimana Sabda Nabi Saw. bahwa

siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak

Dikutip dari Buletin Dakwah,

Al-Islam

, “Untuk Kita Renungkan”,

Hizbut Tahrir Indonesia, Edisi 701 Tahun XIX 11 Jumadil Akhir 1435

H/11 April 2014 M.

sesuai dengan tuntutan syariat maka perbuatan itu akan

tertolak. (H.r. Muslim). Begitu juga dalam pelaksanaan

pemilu di Indonesia, harus dilihat apakah sudah sesuai

dengan syariat atau belum.

Hakikat Kedaulatan Rakyat

Berbicara kedaulatan rakyat berarti membicara-

kan tentang kekuasaan yang tertinggi ada pada rakyat

sebagaimana dikemukakan di atas. Untuk meng-

implementasikan kedaulatan rakyat maka harus di-

laksanakan dengan pemilihan. Pemilihan semacam ini

sebagai wujud dari demokrasi perwakilan yang dikenal

selama ini, karena tidak mungkin semua rakyat dapat

memimpin sehingga perlunya perwakilan umat/rakyat

sebagai aspirasi rakyat.

Kata ”kedaulatan” berasal dari bahasa Arab, yaitu

dawlah

atau

dûlah

, dalam kamus

al-Zurjawî

dikatakan

bahwa secara harfiah

dûlah

atau

dawlah

berarti

”putaran atau giliran”

. Kata

dawlah

memiliki dua

bentuk yaitu pertama,

dûlatan

yang berarti beredar.

Istilah ini dihubungkan dengan adanya larangan

peredaran kekayaan hanya di antara orang kaya. Kedua,

nudâwiluhâ

yang berarti mempergantikan. Istilah ini

berkaitan dengan adanya penegasan bahwa kekuasaan

merupakan sesuatu yang harus digilirkan di antara

umat

. Menurut sejarah peradaban Islam, kata

dawlah

dipergunakan untuk menunjuk pada pengertian rezim

kekuasaan, seperti Daulah Bani Umayyah dan Daulah

Bani ’Abbasiyyah

. Masdar Farid Mas’udi menyatakan:

Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (

sovereignty

)

untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas

(

muqayyad

), relatif (

nisbî

) dan ada yang tidak terbatas

(

ghayr muqayaad

) atau mutlak (absout). Kedaulatan

absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang

tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan

absolut hanya milik Allah Swt., untuk mengatur alam

semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur

kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral

yang diilhamkan kepada setiap nurani (

qalb

) manusia

atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya,

sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan

proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam

wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara

kolektif sebagai khalifah-Nya

Makna kedaulatan dapat ditemukan dalam

Alquran antara lain Q.s. Âli ’Imrân [3]: 26 yang arti-

nya ”Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai

Masdar Farid Mas’udi,

Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam

Perspektif Islam

, (Jakarta: Alvabet, 2010), h. 46.

Jimly Asshiddiqie, “Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat”,

dalam

Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat

, Editor: Sri Edi Swasono,

(Jakarta: Yayasan Bung Hatta, 2002), h. 87.

Jimly Asshiddiqie,

Islam dan Kedaulatan Rakyat

, (Jakarta: Gema

Insani Press, 1995), Cet. Pertama, h. 87.

Masdar Farid Mas’udi,

Syarah Konstitusi UUD 1945

, h. 47.

Sodikin:

Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam

kerajaan...”

. Dalam tafsir dan kajian yang lain ter-

hadap ayat tersebut ada pula yang menerjemahkan

sebagai ”Katakanlah Hai Tuhan Yang memiliki (sekalian)

Kekuasaan,...”

. Ada juga yang mengartikan ”Ia, Allah

Tuhan yang berdaulat...”

Selanjutnya kata ”rakyat” diartikan dengan se-

genap penduduk suatu negara (sebagai imbangan

pemerintahan)

. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan

people

, sedangkan dalam bahasa Arab dijumpai kata

ra’iyyah

yang mengacu pada pengertian masyarakat

(rakyat). Pada dasarnya setiap negara akhirnya akan

berbicara tentang rakyat, dan rakyat pada suatu

negara adalah pemegang kekuasaan, artinya rakyat

menjadi sumber kekuasaan dalam arti relatif. Moh.

Hatta menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berarti

pemerintahan rayat yang dilakukan oleh para pemimpin

yang dipercaya oleh rakyat. Dengan sendirinya di

kemudian hari pimpinan pemerintahan di pusat dan

daerah jatuh ke tangan pemimpin-pemimpin rakyat

Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan

rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan

menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat.

Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir

dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan

tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat

dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran

kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat

atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan

yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan

dengan kehendak rakyat. Menurut ajaran ini, rakyat

berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bagaimana

rakyat diperintah dalam rangka mencapai tujuan

negara. Ajaran ini dipraktekkan pada negara-negara

Barat yang bersifat individualistis karena menempatkan

rakyat sebagai sesuatu yang tinggi, sehingga menurut

mereka suara rakyat adalah suara Tuhan. Akan tetapi

dalam ajaran Islam bukan berarti rakyat yang berkuasa,

tetapi ada hak Allah yang harus didahulukan, sehingga

setiap peraturan perundang-undangan atau hukum

harus sesuai syariat.

Seorang tokoh dan intelektual muslim, yaitu Kasman

Singodimedjo menyatakan bahwa:

Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad

Kerajaan Saudi Arabia,

Al Qur’an dan Terjemahannya

, (Medina Al-

Munawwarah: Percetakan Raja Fahd, 1418), h. 79.

A. Hassan,

Al Furqon

(

Tafsir Al Qur’an

), (Jakarta: Tinta Mas,

1962), h. 103.

Salim Azzam,

Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam

(Bandung: Mizan, 1983), h. 80.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Kamus Besar Bahasa Indonesia

, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h. 722.

Mohammad Hatta,

Demokrasi Kita

, (Jakarta:Ghalia Indonesia,

1977), h. 89.

Karena rakyat atau umat itu selalu terdiri atas mausia-

manusia, dan karena manusia itu sebagai makhluk selalui

daif atau lemah (Allah menyatakan di dalam Alquran

insân dha’îf

yang artinya manusia itu lemah), maka

tentunya semua hasil atau produk daripada kedaulatan

rakyat/umat itu selalu pula tidak dapat dijamin

kebenarannya setiap waktu. Apalagi apabila ada ekses-

ekses atau

overacting

yang lucu-lucu, sehingga dengan

begitu tidak pula dapat dikatakan, bahwa kedaulatan

rakyat itu selalu mengandung kekuasaan yang mutlak/

absolut benar. Dan karena yang mutlak benar itu adalah

Allah, maka kedaulatan rakyat/umat itu, jika mau benar

dan baik haruslah disesuaikan dan diarahkan kepada

isi, maksud dan tujuan dari kedaulatan Allah, yang

berkekuasaan penuh sepenuh-penuhnya atau mutlak).

Menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemuka-

kan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah Yang

menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya

itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya

kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan

adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti

terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah

Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam Q.s. al-

zâb [33]: 36 yang dapat diartikan bahwa jika Allah

dan Rasul telah menetapkan suatu perkara (hukum),

maka seorang mukmin atau mukminat tidak boleh

menetapkan ketentuan lain menurut keinginannya

sendiri. Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin

dalam Q.s. al-A

zâb [33]: 36 tersebut menunjukkan

bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang

berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan,

tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa

yaitu Allah Swt. Di sini suara rakyat bukanlah suara

Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan

yang tidak sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik

hanya memiliki wewenang hukum untuk mem

buat

produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat.

Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah meng-

ekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Alquran

menegaskan bahwa manusia di bumi adalah

khilâfah

(pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi

dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh

karena itu dalam Islam, kedaulatan Tuhan merupakan

sumber dari segala kedaulatan.

Dalam pandangan Islam, kekuasaan yang dimiliki

umat Islam bukanlah hak bawaan mereka sendiri,

melainkan amanat dari Allah.

Demikian juga

Kasman Singodimedjo,

Masalah Kedaulatan

, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1978), h. 40.

Kasman Singodimedjo,

Masalah Kedaulatan

, h. 24.

Muhammad Asad, “Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya”,

dalam Salim Azzam (Editor),

Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan

Islam

, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: Mizan,

1983), Cetakan pertama, h. 80-81.

Ahkam:

Vol. XV, No. 1, Januari 2015

Muhammad A. Al-Buraey menyatakan bahwa:

Pemerintahan dan penguasa hanya untuk Allah dan

harus sesuai dengan syariat, tidak ada seorang pun atau

kelompok yang memiliki hak untuk mengingkari Tuhan,

kedaulatan hanya untuk Allah semata, legislasi juga

hanya untuk Allah, sehingga pemerintahan negara Islam

memperoleh keabsahannya hanya dengan melaksanakan

hukum-hukum Allah atau syariah-Nya.

Beberapa ayat Alquran yang menjadi dalil dan

landasan bahwa kedaulatan rakyat bersumber pada

hukum Allah adalah Q.s. Fâthir [35]: 16-17, Q.s. al-

Ma’ârij [70]: 40-41 dan Q.s. al-Furqôn [25]: 36-39

Dengan demikian, dipertegas oleh Kasman

Singodimedjo bahwa:

Mengenai kedaulatan rakyat atau kedaulatan ummat,

maka sesungguhnya rakyat atau umat itu tidak dapat

dikatakan berdaulat di dalam arti berkuasa penuh,

karena rakyat/ummat itu tetap saja terdiri atas manusia-

manusia yang sifatnya daif atau lemah sebagai makhluk.

Oleh karena rakyat atau umat tidak dapat berkuasa

sepenuhnya dan mereka merasa perlu untuk memilih

pemimpin di antara mereka secara bersama yang

kemudian diwakilkan kepada para wakilnya yang akan

duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun

di eksekutif. Wakil-wakil rakyat tersebut harus

menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang tentu

yang sesuai dengan syariat, yang berarti pemimpin

itu telah sungguh-sungguh hanya bertugas atas nama

rakyat/umat yang sejalan dengan kehendak Tuhan.

Dengan demikian, dikenallah pemilihan untuk

memilih wakil-wakil rakyat/umat di antara mereka.

Maka di dalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya

sudah mengenal metode atau cara untuk memilih

pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang

sekarang dikenal yaitu pemilihan umum sebagai

implementasi kedaulatan yang dimaksud menurut versi

demokrasi Barat.

Sejarah Pemilu dalam Peradaban Islam

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari

peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang

kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang

untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan.

Misalnya Baiat

al-Nuqabâ

’ (wakil-wakil suku), yaitu ketika

kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di ‘Aqabah. Saat itu,

Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian

dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang

Muhammad A. Al-Buraey,

Islam Landasan Alternatif Administrasi

Pembangunan

, Terjemahan Achmad Nashir Budiman, (Jakarta:

Rajawali Press, 1986), Cetakan Pertama, h. 157.

Kasman Singodimedjo,

Masalah Kedaulatan

,, h. 54.

dibutuhkan oleh kaum mereka.

Selanjutnya dalam kisah

utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada

Rasulullah Saw. dalam keadaan Muslim dan memberi

baiat. Ia memohon kepada Nabi Saw. agar mengembalikan

harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun

minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu

dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi

Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya

Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang

mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak

mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat

(diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar

oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan

umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai

makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu

rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang

mewakilinya.

Begitu juga periode sesudah Nabi Saw., yaitu pada

masa

al-Khulafâ’ al-Râsyidûn

. Pemilihan

al-Khulafâ’ al-

Râsyidûn

berbeda dengan metode pemilu yang dikenal

sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa

al-

Khulafâ’ al-Râsyidûn

dapat ditemui janji setia (baiat) dari

masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat)

dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan

baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan

dan peran rakyat dalam baiat khalifah.

Pada saat pemilihan Abû Bakr yang dilakukan di

balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang

terdiri atas lima orang selain Abû Bakr, yaitu ‘Umar

ibn al-Khaththâb, Abû Ubaydah ibn Jara

, Basyîr ibn

Sa’ad, Asid ibn Khudayr dan Sâlim, seorang budak Abû

Khudzayfah yang telah dimerdekakan.

Kelima orang

itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin

(suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-

masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda

dengan ‘Umar ibn al-Khaththâb yang terpilih tidak

melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abû

Bakr. Meskipun demikian, ‘Umar ibn al-Khaththâb

menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa

orang-orang berkata bahwa jika ‘Umar meninggal dunia

mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau

juga melarang bahwa barangsiapa membaiat seorang

pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap

tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang

mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus

Dikutip ulang oleh Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan

Politik

, (Jakarta: Gozian Press, 2013), Cetakan Pertama, h. 304-305.

Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

h. 304-305.

Munawir Sjadzali,

Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan

Pemikiran

, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 23.

Sodikin:

Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam

dibunuh.

Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan

umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme

musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan

pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin).

Riwayat selanjutnya adalah perbuatan ‘Abd al-Ra

mân

ibn ‘Awf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat

rakyat untuk menetapkan siapa yang laik menjadi

seorang khalifah setelah ‘Umar ibn al-Khaththâb wafat.

Diwirayatkan bahwa ‘Abd al-Ra

mân ibn ‘Awf selama

tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat

hingga mantap pilihan jatuh pada ‘Ustmân ibn ‘Affân. Saat

itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia

tidak bergeser pada Utsmân.

Riwayat ‘Abd al-Ra

mân

ibn ‘Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat

dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan

‘Alî ibn Abî Thâlib, dipilih melalui pemilihan, meskipun

banyak yang menentangnya. Pada saat ‘Alî ibn Abî Thâlib

terpilih, ‘Alî ibn Abî Thâlib menolak jika baiatnya hanya

sebagai baiat khusus dari

ahl al-

all wa al-‘aqdi

. ‘Alî ibn

Abî Thâlib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat

berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau.

Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena ada-

nya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan

baiat seorang pemimpin (khalifah).

Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat di-

gambarkan yaitu: (1) Kandungan proses pemilu berupa

keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat,

merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat

dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan,

maka baiat yang terjadi pada seluruh

al-Khulafâ’ al-

Râsyidûn

, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.

(2) Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada

rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat.

Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam

(kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat

oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di

Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam

sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut

adalah: (1)Menyerahkan urusan pemilihan kepala

negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya

pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini

tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah

Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh

ahl al-

Hadis riwayat al-Bukhârî,

Sha

al-Bukhârî, Bâb Rajm al-

ublâ

fî al-Zinâ Idzâ Ahshanat

, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung

Samuddin,

Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Panangan Haramnya

Umat Terlibat Pemilu dan Politik

, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 306.

Hadis riwayat al-Bukhârî,

Sha

al-Bukhârî,

, No. 6781.

Abû Ja’far al-Thabarî,

Târîkh al-Thabarî,

(Beirut: Dâr al-Fikr,

1997), h. 75.

Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

h. 308 – 309.

all wa al-‘aqdi

, kemudian diikuti oleh baiat seluruh

rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abû Bakr atau

keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara

langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka

sebagaimana terjadi pada baiat ‘Alî ibn Abî Thâlib. (2)

Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang

sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut

keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan

suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam

sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara

berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka mem-

berikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus

dari

ahl al-

all wa al-‘aqdi

terselenggara setelah me-

lalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa

mem

perhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari

ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang di-

kedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan

selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat

dan pandangan

ahl al-

all wa al-‘aqdi

dan bukan

pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini. (3)

Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk

mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal

persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam

sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan

memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk

memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh

ahl

al-

all wa al-‘aqdi

atau ikut serta (bersama

ahl al-

all

wa al-‘aqdi

) dalam memberikan baiat kepada seseorang

tertentu.

Perbedaan Sikap Ulama

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi

dua kelompok dengan pandangan yang berbeda.

Kelompok pertama, yaitu yang mengharamkan pemilu

sebagai

mana dipraktekkan sekarang ini. Menurut

kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai

dengan syariah. Karena pemilu hukumnya tidak

boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh

atau mempraktekkan metode pemilu dalam bentuk

seperti yang dipraktekkan hari ini

. Pendapat ini

dikemukakan oleh Mu

ammad ‘Abd Allâh al-Imâm,

mûd Syâkir,

âfizh Anwâr, al-Amîn al-

ajj dan

ammad ibn Sa’ad al-Ghâmidî. Ada beberapa

alasan bagi

kelompok ini untuk mengharamkan pemilu

sebagaimana dipraktekkan sekarang ini (khususnya

di Indonesia), seperti: (1) Pemilu yang dipraktekkan

sekarang ini tidak

dikenal dalam Islam karena tidak

ada dalil-dalilnya. (2) Pemilu

yang diselenggarakan

menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap

Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

h. 309 – 310.

Rapung Samuddin,

Fiqih Demokrasi,

h. 311.

Ahkam:

Vol. XV, No. 1, Januari 2015

Allah Swt.,

penggunaan dana yang besar (pemborosan),

sikap fanatik terhadap kelompoknya sendiri,

jual beli

suara dan mengelabui pemilih sehingga pelaksanaan

pemilu banyak

menimbulkan kemudaratan daripada

manfaat. (3) Sistem pemilu legislatif dengan suara

mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam

Islam yang menjadi

ukuran adalah sebuah kebenaran

yang wajib diterima. (4) Tidak dipenuhi

syarat-syarat

orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang

ini

semua orang mempunyai hak yang sama untuk

dipilih. (5) Persamaan

hak untuk memilih (persamaan

mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-

masing)

sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam

Q.s.

al-Zumar [39]: 9 yang artinya “Adakah sama

orang-orang

yang mengetahui dengan orang-orang

yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang

yang

berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (6) Aturan

demokrasi yang

diambil dari Barat sehingga merupakan

aturan jahiliyah. (7) Dalam kenyataannya,

tujuan dari

pelaksanaan pemilu menghasilkan jabatan yang tidak

mencapai kebaikan

dan maslahat bagi masyarakat. (8)

Tidak adanya perbaikan yang signifikan

bagi kehidupan

umat manusia.

Kelompok kedua berpandangan menghalalkan

pemilu sebagaimana

dipraktekkan sekarang ini karena

masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok

ini

berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan

sekarang ini hukumnya halal, selama

metode pemilihan

sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh

mayoritas

ulama kontemporer, seperti Mu

ammad

Rasyîd Ridhâ, Abû al-A’lâ al-Mawdûdî, Yûsuf al-

Qaradhawî dan ‘Abd al-Qâdir Awdah. Ada beberapa

alasan atau dalil yang membolehkan pemilu seperti

sekarang ini, yaitu: (1) Inti sebenarnya dari baiat adalah

pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat

akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang

akan dibaiat, dan hal ini terwujud dalam pemilu hari

ini

. (2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat

Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu. (3)

Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran

dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan

batasan metode yang dengannya diketahui keridaan

itu. Pemilu termasuk salah satu metode aktual yang

digunakan untuk mengetahui keridaan rakyat.

Disamping itu, tidak ada dalil yang menunjukkan

pelarangan dan tidak pula yang membatasi metodenya

dengan sarana-sarana tertentu.

(4) Umatlah yang

‘Abd al-

âmid al-Anshârî,

al-‘Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa

al-Dimuqrathiyah

, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H), Cetakan ke-

1, h. 30 dan 324.

ammad A

mad Mufti,

Mafâhîm Siyâsah Syar’iyyah

(Amman: Dâr al-Basyîr, 1418 H), h. 50, lihat pula Munîr al-Bayâtî,

merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang

hakim atau kepala negara. Jika demikian, maka bagi

mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan

atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan

ahl al-

all

wa al-‘aqd

(5) Metode pengangkatan seorang khalifah

atau kepala negara termasuk dalam kategori ijtihadiyah.

Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu

metode tertentu, sebab ia berbeda menurut perbeda

tempat dan zaman. Dibolehkan menempuh metode

apa saja dalam pemilihan pemimpin selama tidak

ber

tentangan dengan nas-nas syarak.

(6) Pemilihan

umum merupakan metode aktual yang dengannya

dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan

obyektif. Mereka yang berbeda dengan metode ini tentu

tidak memiliki dalil yang sahih. Ketika mereka ingin

mengetahui tentang

ahl al-

all wa al-‘aqd

serta metode

dan batasan yang digunakan untuk zaman sekarang,

adakah cara selain metode pemilu? Bagaimana mereka

menjamin perpindahan kekuasaan serta mencegah

aturan-aturan politik dari kezaliman tanpa melalui

proses pemilu.

(7) Allah Swt. memuji kaum mukmin

yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah

kemunkaran sebagaimana dalam Q.s. Âli ‘Imrân [3]:

110 yang artinya: “Kamu adalah umat terbaik yang

dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang

makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman

kepada Allah”, dan Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 104 yang

artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan

umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada

yang makruf dan mencegah yang munkar. (8) Tidak

mungkin seluruh umat menegakkan kewajiban dan

tidak pula selain kewajiban

kifâ’î

. Hendaknya bagi

mereka mengambil asas perwakilan, yaitu manusia

menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka.

Masalah ini yang terjadi dan diwujudkan dalam pemilu

yang dipraktekkan saat ini untuk memilih perwakilan

rakyat kepada orang-orang yang akan menegakkan

kewajiban

kifâyah

tersebut.

Fatwa MUI tentang Haramnya Golput

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan

fatwa haram untuk golput atau tidak menggunakan

hak pilih pada saat pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan

pada tanggal 25 Januari 2009, ketika Majelis Ulama

al-Nizhâm al-Siyâsî al-Islâmî

, h. 178 dan 325.

Munîr al-Bayâtî,

al-Nizhâm al-Siyâsî al-Islâmî

, h. 322 dan 325.

Shalâ

al-Dîn Dabbûs,

Al-Khalîfah Tawliyatuh wa ‘Azluh

(Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-Jâmi’iyyah, t.t.), h. 243-244.

Dâwud al-Baz,

Al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyyah al-Niyâbiyyah

(Iskandariyah: Dâr al-Fikr al-Jâmi’î, 2004) h. 153 dan 326-327.

‘Abd al-Karîm Zaydan,

Makalah al-Dimuqratiyah wa Musyârakah

al-Muslim fî al-Intikhâbât, Majallah al-Majma’ al-Fiqh al-Islâmî

Râbithah al-‘Âlam al-Islâmî, Edisi X, 1426 H, h. 58-59 dan 327.

Sodikin:

Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam

Indonesia melakukan sidang Ijtima ke-III yang digelar

di Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan hasil

sidang yang dihadiri sekitar 750 orang ulama tersebut,

disepakati lima point penting, yaitu: (1) Pemilihan

umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk

memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat

ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan

aspirasi umat dan kepentingan bangsa. (2) Memilih

pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk me-

negakkan

imâmah

dan

imârah

dalam kehidupan

bersama. (3)

Imâmah

dan

imârah

dalam Islam meng-

hajatkan syarat sesuai dengan ketentuan agama agar

terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. (4)

Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa,

jujur (

siddîq

), terpercaya (

amânah

), aktif dan aspiratif

(

tablîgh

), mempunyai kemampuan (

fathânah

) dan

mem

per

juangkan kepentingan umat Islam hukumnya

adalah

wajib

. (5) Memilih pemimpin yang tidak me-

menuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam

butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal

ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah

haram.

Fatwa tersebut kemudian diikuti dua rekomendasi,

yaitu: (1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih

pemimpin dan wakil-wakilnya untuk mengemban

tugas

amar ma’rûf nahy munkar

. (2) Pemerintah dan

penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi

penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat

dapat meningkat sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, banyak

tanggapan

pro

dan

kontra

dari pelbagai kalangan. Ada

yang sependapat dengan fatwa MUI itu dengan alasan

agar ada wakil dari umat Islam yang duduk di DPR.

Selain itu, ada pula pendapat yang tidak setuju dengan

fatwa MUI tersebut karena golput berkaitan dengan

hak memilih, bukan wajib memilih. Disamping itu,

dengan keluarnya fatwa tersebut ada yang berpendapat

bahwa MUI membenarkan praktek pemilu sekarang ini

yang menimbulkan banyak kemudaratan. Mekanisme

pemilihan pemimpin sudah menyimpang dari nilai-

nilai syariah, bahkan dengan fatwa tersebut MUI telah

melanggengkan bobroknya sistem politik di Indonesia.

Fatwa tersebut sebenarnya sebagai salah satu upaya

dari MUI agar umat Islam memilih pemimpin yang

memenuhi kriteria

syar’i

, meskipun pelaksanaan pemilu

itu sendiri sudah sangat liberal dan menyimpang dari

ajaran hukum Islam. Oleh karena itu, maka wajar jika

banyak kalangan yang tidak mendukung adanya fatwa

dari MUI tersebut.

Hal ini, meskipun mekanisme dan sistem pe-

laksanaan pemilu yang belum sesuai dengan syariah,

tetapi setidaknya MUI telah memberikan peringatan

kepada umat tentang pentingnya pemilihan umum

untuk memilih perwakilan umat atau penguasa yang

amanah sesuai dengan tuntutan Rasulullah Saw.

Pemilihan umum di Indonesia yang merupakan praktek

ketatanegaraan yang harus diselenggarakan untuk

memilih pemimpin maupun perwakilan rakyat di

lembaga perwakilan telah menimbulkan permasalahan.

Dengan demikian, MUI memberikan jalan keluar

(meskipun banyak juga yang tidak sependapat) agar

umat Islam tidak terjebak dalam permainan politik

yang dilakukan oleh kaum kafir yang tidak suka dengan

Islam yang kemudian merugikan umat Islam.

Apabila mencermati pendapat di atas dengan mem-

perhatikan pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan

di Indonesia, tentu dapat dilihat bahwa memilih wakil

rakyat untuk melakukan tugas sesuai syariah dan dalam

praktek ketatanegaraan berfungsi untuk melakukan

check and balance

atau

âsabah li al-

ukkâm

(mengoreksi penguasa), tentu saja hukumnya boleh.

Hal ini karena pemilih memilih atau memberikan

wakâlah

kepada wakilnya untuk melakukan tugasnya

diperbolehkan, mungkin juga hukumnya menjadi

wajib. Begitu juga wakil rakyat yang dipilih dengan tugas

membuat undang-undang dengan mekanisme yang

dibenarkan dalam syariah, sehingga undang-undang

yang lahir dari parlemen merupakan undang-undang

yang dibenarkan oleh Islam. Mekanisme pembuatan

undang-undang tidak didasarkan pada suara mayoritas,

tetapi didasarkan pada pertimbangan dalil atau karena

perintah wahyu. Berarti di sini suara rakyat bukanlah

suara Tuhan, tetapi suara Tuhan-lah yang mengatur

kehidupan umat manusia (rakyat).

Dalam hal mencermati rancangan undang-undang

pemilihan kepala daerah yang baru saja disahkan oleh

DPR, dengan opsi pemilihan kepada daerah melalui

DPRD, sebenarnya sebagai upaya mengembalikan kembali

proses demokrasi yang tidak individualistis. Pemilihan

kepala daerah melalui DPRD setidaknya sudah mendekati

kepada syariah, karena tidak mengorbankan rakyat banyak

dengan segala kemudaratan yang dapat ditekan sekecil

mungkin. Adapun rakyat yang mempunyai kedaulatan

dapat mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang ada di

DPRD untuk mewakili dalam memilih kepada daerah.

Hal ini juga dapat dikatakan demokratis menurut Islam

dan tidak harus melalui rakyat secara langsung.

Penutup

Pemilu yang dipraktekkan di Indonesia, khususnya,

dan di belahan dunia, pada umumnya, merupakan

praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan,

Ahkam:

Vol. XV, No. 1, Januari 2015

yang selain sebagai implementasi kedaulatan rakyat

juga berfungsi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan

memilih pemimpinnya. Akan tetapi apabila dikaji

secara mendalam, praktek pemilu menurut hukum

Islam sebenarnya sudah menyimpang dari ketentuan

syariah, meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa

wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya

apabila tidak memilih (golput).

Dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah

satu cara, bukan satu-satunya cara (

uslûb

) yang biasa

digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin.

Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai

uslûb

adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa

pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan

syariah. Dalam pemilu legislatif,

uslûb

itu digunakan

untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat

undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan

syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta

melakukan

checks and balancies

terhadap kekuasaan

lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara

dan kepala daerah,

uslûb

ini digunakan untuk memilih

orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan

Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam

kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan

telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan

tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi

yang sesuai dengan ketentuan syariah. []

Pustaka Acuan

A. Hassan,

Al Furqon

(

Tafsir Al Qur’an

), Jakarta: Tinta

Mas, 1962.

Al-Buraey, Muhammad A.,

Islam Landasan Alternatif

Administrasi Pembangunan

, Terjemahan Achmad

Nashir Budiman, Jakarta: Rajawali Press, 1986,

Cetakan Pertama.

Anshârî, al-, ‘Abd al-

âmid,

al-‘Âlam al-Islâmî bayna

al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah

, Cairo, Dâr al-Fikr al-

Islam, 1922 H, Cetakan ke-1.

Asad, Muhammad, “Pemerintahan Islam dan Asas-

Asasnya”, dalam Salim Azzam (Editor),

Beberapa

Pandangan Tentang Pemerintahan Islam

, terjemahan

Malikul Awwal dan Abu Jalil, Bandung: Mizan, 1983,

Cetakan pertama.

Asshiddiqie, Jimly, “Bung Hatta: Bapak Kedaulatan

Rakyat”, dalam

Bung Hatta Bapak Kedaulatan

Rakyat

, Editor: Sri Edi Swasono, Jakarta: Yayasan

Bung Hatta, 2002.

Asshiddiqie, Jimly,

Islam dan Kedaulatan Rakyat

Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. Pertama.

Azzam, Salim,

Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan

Islam

, Bandung: Mizan, 1983.

Bayâtî, al-, Munîr,

al-Nizhâm al-Siyâsî al-Islâmî

Baz, al-, Dâwud,

Al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyyah al-

Niyâbiyyah

, Iskandariyah: Dâr al-Fikr al-Jâmi’î,

2004.

Dabbûs, Shalâ

al-Dîn,

Al-Khalîfah Tawliyatuh wa

‘Azluh

, Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-

Jâmi’iyyah, t.t.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia,

Kamus Besar Bahasa Indonesia

, Jakarta:

Balai Pustaka, 1991.

Hatta, Mohammad,

Demokrasi Kita

, Jakarta:Ghalia

Indonesia, 1977.

Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah

dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia,

Al Qur’an

dan Terjemahannya

, Medina Al-Munawwarah:

Percetakan Raja Fahd, 1418.

Mas’udi, Masdar Farid,

Syarah Konstitusi UUD 1945

dalam Perspektif Islam

, Jakarta: Alvabet, 2010.

Mufti, Mu

ammad A

mad,

Mafâhîm Siyâsah

Syar’iyyah

, Amman: Dâr al-Basyîr, 1418 H.

Samuddin, Rapung,

Fiqih Demokrasi, Menguak

Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat

Pemilu dan Politik

, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Singodimedjo, Kasman,

Masalah Kedaulatan

, Jakarta:

Bulan Bintang, 1978.

Sjadzali, Munawir,

Islam dan Tata Negara, Ajaran,

Sejarah dan Pemikiran

, Jakarta: UI Press, 1993.

Thabarî, al-, Abû Ja’far,

Târîkh al-Thabarî,

Beirut: Dâr

al-Fikr, 1997.

Zaydan, ‘Abd al-Karîm,

Makalah al-Dimuqratiyah wa

Musyârakah al-Muslim fî al-Intikhâbât, Majallah

al-Majma’ al-Fiqh al-Islâmî

, Râbithah al-‘Âlam al-

Islâmî, Edisi X, 1426 H.

Bulan Bintang, 1978.

Sjadzali, Munawir,

Islam dan Tata Negara, Ajaran,

Sejarah dan Pemikiran

, Jakarta: UI Press, 1993.

Thabarî, al-, Abû Ja’far,

Târîkh al-Thabarî,

Beirut: Dâr

al-Fikr, 1997.

Zaydan, ‘Abd al-Karîm,

Makalah al-Dimuqratiyah wa

Musyârakah al-Muslim fî al-Intikhâbât, Majallah

al-Majma’ al-Fiqh al-Islâmî

, Râbithah al-‘Âlam al-

Islâmî, Edisi X, 1426 H.